Judul : KOMUNIKASI KELOMPOK
link : KOMUNIKASI KELOMPOK
KOMUNIKASI KELOMPOK
MAKALAH
“ KOMUNIKASI KELOMPOK “
 |
Pembimbing :
Devi Endah S, S.ST, M.Kes
Di Susun Oleh :
1.
Lailatul Fitria (01415006)
2.
Ulfi Nur Dewi (01415011)
DIII KEBIDANAN
SEMESTER II
STIKES INSAN CENDEKIA HUSADA
BOJONEGORO
2014/2015
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah
dengan judul ”
Komunikasi Kelompok ”.
Dalam menyusun makalah ini kami tidak dapat lepas dari kesalahan
namun berkat dorongan, didikan dan bimbingan dari semua pihak, maka kami dapat
menyelesaikan makalah ini. Untuk itu kami sebagai penyusun mengucapkan terima
kasih kepada :
1.
Ibu Devi Endah
S, S.ST, selaku dosen Komunikasi dan
konseling dalam praktik kebbidanan di
STIKES
ICSADA
Bojonegoro
2.
Teman – teman yang telah membantu
menyelesaikan makalah ini
Kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan makalah
ini. Untuk penyempurnaan kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca.
Bojonegoro, 2 Juni 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR
....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Komunikasi kelompok ........................................................................................... 2
B. Organisasi dalam Masyarakat ................................................................................ 2
C. Organisasi Lintas Sektor ........................................................................................ 4
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................................ 9
B. Saran .................................................................................................................... 9
DAFTAR
PUSTAKA ........................................................................................................ 10
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Manusia di
dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan
membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini
merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari
hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Di dalam
kelompok ataupun organisasi, selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan
masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari atasan dan
bawahannya.
Komunikasi
organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di
antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu.
Suatu organisasi terdiri dari dari unit-unit komunikasi dalam hubungan
hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan.
Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan
komunikasi kelompok.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apakah yang
dimaksud dengan komunikasi kelompok?
2.
Bagaimana
komunikasi kelompok dalam organisasi masyarakat?
3.
Bagaimana
organisasi lintas sector?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Komunikasi
Kelompok
Komunikasi kelompok merupakan salah satu komunikasi
interpersonal, menyangkut komunikasi seseorang dengan beberapa orang lainnya. Komunikasi
kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri atas tiga sampai sepuluh orang.
Masing-masing anggota kelompok menyadari keberadaan anggota lainnya, memiliki
minat yang sama, dan atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.
B. Organisasi
dalam Masyarakat
Komunikasi
dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan,
baik dengan para karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan
organisasi, dalam rangka pembinaan kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan
dan sasaran organisasi (Effendy,1989: 214). Manajemen sering mempunyai masalah
tidak efektifnya komunikasi. Padahal komunikasi yang efektif sangat penting
bagi para manajer, paling tidak ada dua alasan, pertama, komunikasi adalah
proses melalui mana fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dapat dicapai; kedua, komunikasi
adalah kegiatan dimana para manejer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu
mereka. Proses Komunikasi memungkinkan manejer untuk melaksanakan tugas-tugas
mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada stafnya agar mereka mempunyai
dasar perencanaan, agar rencana-rencana itu dapat dilaksanakan.
Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan mereka.
Pengarahan mengharuskan manejer untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar
tujuan kelompo dapat tercapai. Jadi seorang manejer akan dapat melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain.
Sebahagian besar waktu seorang manejer dihabiskan untuk kegiatan komunikasi,
baik tatap muka atau melalui media seperti Telephone, Hand Phone dengan
bawahan, staf, langganan dsb. Manejer melakukakan komunikasi tertulis seperti
pembuatan memo, surat dan laporan-laporan.
Fungsi
Komunikasi dalam Organisasi
Dalam suatu organisasi baik yang
berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga
tersebut akan melibatkan empat fungsi, yaitu:
a. Fungsi informatif
Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem
pemrosesan informasi (information-processing system). Maksudnya,
seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang
lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan
setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti
informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan
kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen
membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi
konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan)
membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan,
izin cuti dan sebagainya.
b. Fungsi Regulatif
Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan
yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi,
ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu:
1)
Atasan atau orang-orang yang berada
dalam tataran manajemen yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan
semua informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga mempunyai
kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur
organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (position of
authority) supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana
semestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan
perintah banyak bergantung pada:
a)
Keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah.
b)
Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi.
c)
Kepercayaan bawahan terhadap atasan
sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi.
d)
Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.
2)
Berkaitan dengan pesan atau
message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada
kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang
pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
c. Fungsi Persuasif
Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan
tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan
ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada
memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh
karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan
sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.
d. Fungsi
Integratif
Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang
memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.
Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi
tersebut (newsletter, buletin) dan laporan kemajuan oraganisasi; juga saluran
komunikasi informal seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat
kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan
aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar
dalam diri karyawan terhadap organisasi.
C. Organisasi
Lintas Sektor
Organisasi lintas sektor adalah organisasi yag melibatkan suatu
institusi atau instansi negri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan
kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan
untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga
adanya keputusan dan kerjasama.
Koordinasi dalam system penyelenggaraan
Negara dapat diaplikasikan dalam konteks kerjasama pemerintahan antar Negara,
koordinasi antar lembaga tinggi Negara, koordinasi antara pusat dan daerah,
koordinasi sektoral, koordinasi lintas daerah, koordinasi antar actor
bernegara. Pola hubungan koordinatif pada dasarnya tercermin dalam struktur
pemerintahan Negara dan hubungannya dengan lingkungan struktur tercebut (state
structure environment). Untuk lebih jelasnya, masing-masing format koordinasi
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Koordinasi Lintas
Negara
Koordinasi lintas Negara merupakan kerjasama pemerintahan antar Negara
dalam mencapai tujuan tertentu. Lingkup Negara yang melakukan kerjasama dapat
bersifat bilateral (kerjasama dua Negara) atau multilateral (kerjasama lebih
dari dua Negara). Sedangkap lingkup objek yang dikerjasamakan dapat berupa
bidang politik, ekonomi, social politik dan budaya. Dalam ranah administrasi
Negara, pembahasan tentang kerjasama antar Negara tersebut masuk dalam bidang
administrasi internasional. Bentuk kerjasama bilateral antara lain dapat
dilihat dalam kerjasama sister-city (kota kembar antara salah satu kota di
Indonesia dengan salah satu kota lainnya di luar negeri).
2. Koordinasi Antar
Lembaga Negara
Dalam struktur pemerintahan RI terdiri dari beberapa lembaga Negara.
Beberapa lembaga tersebut termasuk presiden, Mahkamah konstitusi, DPR, MPR,
Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan sebagainya. Antar lembaga tersebut dapat
saling melakukan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Misalnya,
Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat saling
berkoordinasi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum (law enforcement) di
Indonesia.
3. Koordinasi antara
Pusat dan Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa urusan yang menjadi
tanggung jawab pusat termasuk urusan moneter, pertahanan keamanan, agama,
peradilan. Sedangkan urusan-urusan lainnya didesentralisasikan. Namun demikian,
walaupun urusan-urusan lainnya sudah didesentralisasikan tetapi dalam kerangka
pembinaan serta pemaduan langkah antar daerah maka pemerintah pusat dapat
melakukan koordinasi melalui instansi teknis. Misalnya: koordinasi pembangunan
bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
4. Koordinasi
Sektoral
Sektor-sektor pembangunan termasuk pembangunan politik, ekonomi, social
dan budaya walaupun sudah menjadi tanggung jawab beberapa instansi teknis
terkait namun dalam kenyataannya dapat terdiri dari berbagai instansi yang
begaram yang menangani sector yang sama. Beragam instansi tersebut apabila
tidak saling berkoordinasi maka bisa jadi akan menghasilkan tumpang tindih
peran dan pendanaan program pembangunan sehingga menyebabkan in-efesiensi dan
misalokasi sumber daya finansial.
5. Koordinasi Lintas
Daerah
Beberapa daerah juga dapat saling bersinggungan dalam urusan tertentu
yang bersifat lintas daerah. Dalam keadaan tersebut maka koordinasi lintas
daerah dapat berperan dalam menjamin efektivitas dan efesiensi penyelesaian
urusan tersebut. Misalnya, dalam hal penyelesaian banjir di DKI Jakarta dimana
tidak hanya merugikan warga DKI Jakarta tetapi juga warga daerah sekitar
termasuk Bogor, Tanggerang dan Banten yang bekerja di Jakarta. Di samping itu,
banjir di Jakarta bisa juga disebabkan oleh banjir kiriman dari wilayah
sekitar, misalnya Bogor. Dalam keadaan tersebut adalah lebih mudah mengatasi
banjir tersebut apabila dilakukan koordinasi antar daerah.
6. Koordinasi antar
Aktor Bernegara
Dalam lingkup yang lebih luas dalam satu Negara, aktor pembangunan tidak
hanya antar lembaga Negara tetapi juga antara lembaga Negara, swasta dan
masyarakat. Tidak menutup kemungkinan terjadi hubungan yang kontra-produktif
antar actor tersebut dalam penyelenggaraan urusan tertentu. Dalam keadaan
tersebut, koordinasi antar actor diperlukan sehingga peran antar actor tersebut
dapat saling menguatkan dalam pencapaian tujuan bernegara.
Koordinasi dalam sistem penyelenggaraan Negara juga dapat dikelompokkan
ke dalam meta-koordinasi, meso-koordinasi dan mikro- koordinasi.Meta-koordinasi
adalah koordinasi yang dilakukan antara pemerintahan RI dengan pemerintahan
dari Negara lain dan atau organisasi internasional (missal: World Bank, UNDP,
IMF, Asian Development Bank/ADB dan sebagainya). Meta-koordinasi tersebut dapat
dilakukan dalam konteks hubungan bilateral (dua Negara) maupun multilateral
(berbagai Negara).
Meso-koordinasiadalah koordinasi yang dilakukan dalam konteks nasional
dan atau regional dalam suatu Negara. Pada level nasional, koordinasi misalnya
terjadi antara MenPAN, LAN dan BKN. Sedangkan pada tingkat regional, koordinasi
misalnya terjadi antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah
lainnya. Pada tingkat mikro-level, koordinasi dapat terjadi antar unit dalam
organisasi. Misalnya koordinasi terjadi antara unit kelitbangan dengan unit
keuangan dalam koordinasi pendanaan kegiatan litbang.
Tujuannya:
1.
Terjalinnya kerjasama lintas sektoral dalam rangka
peran serta masyarakat secara
baik.
2.
Adanya saling mengetahui dan saling mengenal program
pembinaan peran serta masyarakat masing-masing sector terkait.
3.
Adanya saling mengetahui peran masing-masing sector
yang saling mendukung untuk membina peran serta masyarakat dalam bidang
keseharian.
Pembangunan
kesehatan yang dijalankan selama ini hasilnya belum optimal karena didukung
oleh lintas sector. Beberapa program sektoral masih ada yang tidak atau kurang
berwawasan kesehatan sehingga memberikan dampak negative bagi kesehatan
masyarakat.untuk diperlukan pendekatan lintas sector terkait dapat selalu
memperhitungkan dampak programmnya terhadap kesehatan masyarakat.
Manfaat dan
tujuan kerjasama lintas sektoral antara lain adalah :
1.
Mempermudah pencapaian keberhasilan rancangan kegiatan
2.
Dapat memberikan gambaran tehnis antar lintas sektoral
dan lintas program
3.
Kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan
4.
Saling menguntungkan kedua pihak antara rencana
program
5.
Dapat memberikan perijinan dalam rujukan
6.
Dapat memberikan kontribusi, fasilitas, sarana dan
dana
7.
Terdokumentasi dalam perizinan dan kegiatan
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Komunikasi dalam organisasi adalah
komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan, baik dengan para
karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi, dalam
rangka pembinaan kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi (Effendy,1989: 214).
Organisasi lintas sektor adalah organisasi yag melibatkan suatu
institusi atau instansi negri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan
kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan
untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga
adanya keputusan dan kerjasama.
B. Saran
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang
menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan
kelemahan karena terbatasnya pengetahuan dan kekurangan rujukan atau referensi
yang ada hubungannya dengan judul makalah yang kami susun tersebut. Kami selaku
penulis banyak berharap para pembaca sudi memberikan kritik dan saran
yang tentunya membangun kepada kami, demi mencapainya.
Semoga
makalah ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak untuk dapat lebih
mengembangkan komunikasi kelompok dan dapat pula mengerti dan paham akan larangan-larangan
serta lebih bertakwa dan beriman kepada Allah SWT.
DAFTAR PUSTAKA
Yulifah, Rita dan Yuswanto, Tri Johan.2009.Komunikasi
dan Konseling dalam Kebidanan.Jakarta.Salemba Medika.